Setelah namanya dikenal lewat Indonesian Cupping Contest 2015 dan acara Festival Kopi Flores 2016 di Jakarta, produksi Kopi Flores malah berpotensi terhambat oleh kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan PP no. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejumlah dinas di tingkat kabupaten NTT akan mengalami penyatuan (merger) atau penghapusan. Di kabupaten Manggarai, misalnya, sektor kopi berada di bawah pengawasan Dinas Perkebunan. Per Januari 2017, Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai akan menyatu dengan bidang kehutanan, menjadi Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Flores dari berbagai tingkat, berdampingan dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, membuka Festival Kopi Flores 2016, Kamis (16/9)
Adam Musi dari lembaga pembinaan rantai pangan transnasional VECO menilai, perubahan ini berpotensi mengurangi alokasi anggaran pemerintah daerah Flores terhadap sektor kopi.
“Di Manggarai Timur, beberapa tahun ini (pemerintah kabupaten—red) intens sekali mensupport petani di Manggarai,” papar Adam, dalam sesi bincang-bincang di Festival Kopi Flores, Jumat (16/9). Untuk tahun ini saja, ia menjelaskan, anggaran pemda untuk sektor kopi di Kabupaten Manggarai Timur mencapai Rp 300juta.
“Nah, jadi kalau nanti tiba-tiba dia gabung menjadi 3-4 bidang, ya dari yang 300 (juta) kalau dibagi 4 kan jadinya kecil,” jelas Adam Musi.
Sebagai Coffee Intervention Coordinator VECO, Adam Musi mengawal pembinaan petani kopi di Kabupaten Manggarai dan Ngada sejak tahun 2010. VECO turut menjalin kerjasama dengan dinas terkait kopi di masing-masing kabupaten. Di Manggarai, misalnya, VECO berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan. Sementara di Kabupaten Ngada, VECO menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (P3).
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi NTT Yohannes Tay Rupa berpendapat bahwa model perampingan aparatur negara ini bukanlah sesuatu yang mencemaskan. Ia menekankan, dalam menyikapi hal ini, perlu diingat bahwa bentuk otonomi daerah memungkinkan adanya koordinasi antara pusat-daerah. Termasuk soal anggaran.
Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi NTT, Yohannes Tay Rupa.
“Kita bukan dengan jalur komando ya, tidak. Dari pusat ke provinsi, provinsi ke daerah, tidak,” tegas Kadin Pertanian & Perkebunan Provinsi NTT Yohannes Tay Rupa. “Sesuai dengan potensi daerah masing-masing.”
Dalam acara bincang-bincang kopi di Festival Kopi Flores, Jumat (17/9), yang mempertemukan berbagai lapisan pemerintah daerah Flores, Adam Musi menyimak bahwa aspirasi ini sudah ditampung oleh DPD perwakilan NTT. Di saat yang bersamaan, Adam Musi juga mengamati bahwa perubahan format aparatur pemerintah daerah NTT kini sudah memasuki tahap finalisasi. Belum ada kepastian maupun dialog lebih lanjut mengenai masalah ini.
‘”Kalau dialog internal kami di tingkat kemitraan, iya. Tapi dari untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya dengan DPR, kita belum sampai,” ujar Adam Musi. “Mudah-mudahan ada kesempatan.”
